ANRIZAL ZEN BUKA RAKOR KAJIAN DESA PERSIAPAN

Bagikan:

Pemekaran  desa merupakan salah satu upaya percepatan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi dalam suatu desa.

Namun untuk memekarkan desa, terdapat pertimbangan maupun kondisi tertentu yang menyebabkan suatu desa harus atau sudah pantas untuk dimekarkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD  Kabupaten Natuna, Anrizal Zen, ST dalam sambutan pembukanya pada Rapat Koordinasi Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Kajian Pembentukan Desa Kabupaten Natuna, bertempat di Ruang Rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Jumat (22/11/2019) pagi.

“tahun 2014 DPRD Kabupaten Natuna memparipurnakan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 20 Desa, namun tahun 2016 Gubernur Kepri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2645 Tahun 2016 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 15 Tahun 2014 karena pembentukan desa harus mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2014, akhirnya DPRD Kabupaten Natuna merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membentuk desa persiapan sebagaimana desa yang telah diperdakan”. terang Anrizal Zen.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Natuna, Anrizal Zen, ST saat membuka Rakor Expose Pendahuluan Dokumen Kajian Pemekaran Desa

Sementara itu Ketua Tim Ahli dari SITISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang, Drs. Zamzani A. Karim, MA, menerangkan bahwa tujuan dilakukan penataan desa adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

“syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan desa adalah usia desa minimal 5 tahun sejak tanggal pembentukan, jumlah penduduk minimal 4000 jiwa atau 800 KK”. terang Zamzani.

Zamzani juga menjelaskan bahwa untuk membentuk desa, ada beberapa isu strategis yang dapat kita pertimbangkan diantaranya :

URGENSI

•Kondisi sosial yang berkembang di masyarakat
•Kebutuhan dalam skala nasional dan daerah didalam penataan desa

KEPENTINGAN NASIONAL
•Melaksanakan Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat
•Melakukan Percepatan dan Pembangunan Antar Wilayah

KEPENTINGAN DAERAH
•Pertimbangan rasio jumlah desa yang ada dengan jumlah penduduk pada skala provinsi dan  kabupaten
•Kemampuan pendanaan bagi desa pada skala Provinsi dan Kabupaten
•Cakupan wilayah pemerintah desa
•Konsekuensi penambahan biaya operasional dari pembentukan desa baru.

KEPENTINGAN MASYARAKAT
•Jumlah Penduduk Desa
•Luas Wilayah Desa
•Tingkat Kesulitan Geografis Desa
•Jumlah Penduduk Miskin
•Penyelesaikan Konflik/Perselisihan pada Masyarakat

Peserta Rakor Expose Pendahuluan Dokumen Kajian Pemekaran Desa

Turut hadir dalam kegiatan tersebut OPD terkait, Tim Ahli dari STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang, dan para Camat.

Bagikan: